SEMARANG, beritafaktanews.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami prihatin,” ujar Ahmad Luthfi seusai menghadiri Konferensi Nasional Kusta di Jakarta melalui keterangan video, Jumat (10/7/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk membangun pemerintahan yang bersih (clean and good governance), transparan, dan akuntabel.
“Untuk mewujudkan clean and good governance itu berangkat dari pimpinannya. Jadi ikan busuk itu dari kepalanya. Artinya, pimpinan harus memberikan contoh, suri teladan, dan menjalankan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menambahkan, prinsip tersebut harus diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dinas.
“Itu semua harus transparan dan akuntabel,” katanya.
Meski mengaku prihatin, Ahmad Luthfi menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK dalam memberantas korupsi di Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).
“Semua sama di mata hukum, tidak peduli itu siapa. Yang menjadi objek penegakan hukum adalah siapa pun yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami harap semua pejabat di semua level menerapkan prinsip clean and good governance dalam menjalankan tugasnya,” pesannya.
Diketahui, Etik Suryani menjadi bupati keempat di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
Sebelum dibawa ke Jakarta oleh tim KPK, Etik Suryani menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Surakarta sejak Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat (10/7/2026) pagi. Hingga kini, KPK masih terus mendalami perkara tersebut dan mengembangkan proses penyidikan.
(Red)
