RUTENG NTT, beritafaktanews.id — DPRD Kabupaten Manggarai bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan yang berlangsung dalam Sidang Paripurna Ke-15 Masa Sidang II Tahun Dinas 2026, Kamis (9/7/2026), menjadi penanda berakhirnya siklus pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, didampingi Wakil Ketua I Agnes Menot dan Wakil Ketua II Tomas Tahir. Rapat turut dihadiri Bupati Manggarai Hery Nabit beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Pengesahan Perda tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Hery Nabit menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga penetapan Ranperda menjadi Perda.
“Perda bukan sekadar produk hukum yang lahir dari proses legislasi di ruang sidang. Perda merupakan instrumen strategis yang menjadi pijakan utama dalam mengarahkan jalannya pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, hingga pembangunan yang berpihak pada rakyat,” kata Hery.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD maupun hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian penting dalam penyempurnaan substansi Perda.
Menurut Hery, pengesahan sebuah regulasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Implementasi yang konsisten menjadi kunci agar setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam melaksanakan ketentuan Perda melalui program-program yang efektif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tutupnya.
