KAYU AGUNG, Beritafaktanews.id// — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang digelar di Dinesti Land pada Jumat (24/4/2026) berlangsung lancar dan meriah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta diikuti insan pers dari berbagai organisasi dan media di wilayah OKI.
Meski acara berjalan sukses, pelaksanaan HPN tahun ini menyisakan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait dukungan dari Pemerintah Kabupaten OKI yang dinilai belum optimal.
Diketahui, peringatan HPN di OKI baru dapat terlaksana pada April 2026 lantaran proses pembentukan panitia dari berbagai organisasi pers yang memerlukan waktu cukup panjang. Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul kesan bahwa dukungan pemerintah daerah masih bersifat parsial.
Pemkab OKI disebut hanya memberikan dukungan terbatas, seperti penyediaan lokasi, konsumsi, serta bantuan teknis lainnya. Sementara itu, aspek mendasar yang berkaitan dengan kenyamanan peserta dinilai belum sepenuhnya diperhatikan.
Salah satu sorotan muncul dari kebijakan parkir berbayar di lokasi kegiatan. Peserta HPN tetap dikenakan tarif parkir oleh pengelola tempat, yakni Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor.
Seorang peserta, Salim Kosim, wartawan media cetak dan online News Hunter biro OKI, mengaku sempat mengalami kendala saat memasuki area acara.
“Saya tetap diminta membayar parkir oleh petugas di gerbang. Ketika saya jelaskan bahwa ini kegiatan HPN dan saya peserta, petugas tetap bersikukuh,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut sempat menimbulkan ketegangan kecil antara dirinya dengan petugas keamanan di lokasi.
“Petugas mengaku tidak mengetahui siapa peserta atau bukan, sehingga tetap meminta pembayaran karcis. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara panitia dan pengelola tempat,” tambahnya.
Peristiwa ini memunculkan kritik dari sejumlah kalangan, yang menilai bahwa peringatan HPN sebagai momentum penghormatan terhadap insan pers seharusnya didukung secara lebih maksimal, tidak hanya secara simbolik tetapi juga menyentuh aspek substansial.
HPN dinilai bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi atas peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih utuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya ke depan dapat lebih baik dan tidak kehilangan makna.
(R01-R12-Red-BFN)
