PALEMBANG, beritafaktanews.id – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku prihatin sekaligus malu dengan masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah status Sumsel sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan lumbung energi nasional.
“Saya yang paling malu atas kondisi ini. Sumsel adalah daerah penghasil minyak, tetapi masyarakat masih harus mengantre BBM hingga berkilometer. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan harus segera kita selesaikan,” tegas Herman Deru, Kamis (9/7/2026).
Menurut Deru, persoalan antrean BBM tidak boleh lagi dibiarkan menjadi masalah yang berulang. Ia telah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten/kota hingga aparat penegak hukum untuk merumuskan langkah konkret memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Sumsel.
“Saya tidak ingin rapat hanya menghasilkan rapat lagi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata agar antrean panjang segera berakhir,” ujarnya.
Deru meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, mulai dari kecukupan kuota, pola penyaluran, jumlah SPBU, hingga potensi hambatan distribusi. Menurutnya, kebutuhan BBM di Sumsel memiliki karakteristik berbeda karena provinsi ini menjadi jalur utama Trans Sumatera.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Sumsel menerbitkan Surat Edaran tentang perubahan jam operasional 10 SPBU di Kota Palembang yang menyalurkan BBM bersubsidi. Jika sebelumnya pelayanan hanya dibuka pukul 22.00 hingga 04.00 WIB, kini diperpanjang menjadi pukul 09.00 hingga 05.00 WIB.
Selain itu, Herman Deru juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penjualan, Suplai, dan Distribusi BBM di SPBU guna memperkuat pengawasan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Deru juga menduga antrean panjang tidak hanya dipicu keterbatasan kuota, tetapi juga adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu.
“Ada indikasi sindikat, baik dari internal SPBU maupun pelaku yang menggunakan banyak barcode untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian,” katanya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Eman Salman Arif menjelaskan bahwa penetapan kuota BBM subsidi dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, BPH Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Usulan Pemerintah Provinsi Sumsel akan dibawa sebagai bahan evaluasi pada pembahasan di tingkat pusat.
Data kebutuhan dan alokasi BBM subsidi di beberapa daerah di Sumsel menunjukkan adanya selisih yang cukup besar, di antaranya:
– Kabupaten Banyuasin mengajukan kebutuhan 354.600,36 KL, namun mendapat alokasi 78.228 KL.
– Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan kebutuhan 162.000 KL dengan alokasi 65.828 KL.
– Kabupaten Muara Enim mengajukan kebutuhan 60.273,50 KL dan memperoleh alokasi 26.361 KL.
– Kota Palembang mengajukan kebutuhan 233.530 KL dengan alokasi 186.860 KL.
Pemerintah Provinsi Sumsel berharap evaluasi kuota, penguatan pengawasan, serta penataan distribusi BBM dapat mengakhiri antrean panjang di SPBU sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
(Red)
