PALI, beritafaktanews.id – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI yang menyebut rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipicu rasa takut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggunakan anggaran mendapat tanggapan keras dari Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Muhammad Syafiyallah, S.Sos.
Pria yang akrab disapa Syafri itu menilai alasan tersebut justru mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.
“Kalau benar penyebab rendahnya serapan anggaran adalah rasa takut, maka yang sedang mengalami krisis bukan APBD-nya, melainkan keberanian birokrasinya. Rakyat tidak pernah memilih pejabat untuk menjadi penonton pembangunan,” tegas Syafri.
Menurutnya, pengawasan dari masyarakat, LSM, maupun media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu, pengawasan tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pelaksanaan program pembangunan.
“Lucu kalau media, LSM, dan masyarakat dijadikan momok. Bukankah sejak awal menjadi pejabat sudah memahami bahwa setiap rupiah uang rakyat pasti diawasi? Kalau baru sadar setelah menduduki jabatan, berarti yang bermasalah bukan pengawasnya, tetapi kesiapan mental pejabatnya,” ujarnya.
Syafri menegaskan masyarakat membutuhkan birokrasi yang profesional, mampu bekerja sesuai aturan, dan menghadirkan pembangunan yang nyata, bukan sibuk mencari pembenaran atas rendahnya realisasi anggaran.
“Jangan sampai APBD hanya menjadi pajangan dalam dokumen anggaran. Setiap tahun disahkan, dipresentasikan, tetapi realisasinya jalan di tempat. Seolah-olah uang rakyat lebih nyaman tidur di kas daerah daripada berputar menjadi pembangunan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa budaya takut dalam mengambil keputusan akan menghambat percepatan pembangunan daerah.
“Kalau setiap tanda tangan dianggap seperti menandatangani surat vonis, lebih baik jangan menjadi Kepala OPD. Jabatan itu bukan hadiah dan bukan tempat berlindung dari rasa takut. Jabatan adalah amanah yang menuntut keberanian mengambil keputusan berdasarkan aturan,” tegasnya.
Menurut Syafri, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan kepada pejabat yang bekerja sesuai ketentuan, mulai dari pengawasan internal oleh Inspektorat hingga pendampingan hukum dari Kejaksaan.
“Yang seharusnya takut adalah mereka yang berniat menyimpang, bukan mereka yang bekerja benar. Jangan dibalik logikanya. Jangan sampai karena terlalu sibuk menjaga jabatan, akhirnya lupa menjalankan tanggung jawab jabatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syafri menilai rendahnya serapan APBD bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak memilih pemerintah untuk mendengar kalimat ‘kami takut’. Yang dipilih rakyat adalah pemerintahan yang mampu bekerja, berani mengambil keputusan, dan menghadirkan hasil. Kalau rasa takut lebih besar daripada semangat melayani, jangan heran kalau kepercayaan publik ikut menurun,” katanya.
Menutup pernyataannya, Syafri menegaskan DPD PGK Kabupaten PALI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kritik kami bukan untuk menghambat pemerintah. Justru kami ingin pemerintahan ini berhasil. Namun keberhasilan tidak akan lahir dari birokrasi yang lebih pandai mencari alasan daripada mencari solusi. Kabupaten PALI membutuhkan pejabat yang berani bekerja sesuai aturan, berintegritas, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Red)
