PALEMBANG, beritafaktanews.id – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap praktik pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang selama ini merugikan negara dan membahayakan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, jajaran Polda Sumsel menjalankan berbagai langkah penindakan yang tidak hanya berfokus pada razia di lapangan, tetapi juga menyasar jalur distribusi yang diduga menjadi bagian dari rantai peredaran BBM ilegal.
Kapolda Sumsel menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan di sektor migas guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta melindungi kepentingan negara.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Wijaya Mukmin, mengatakan seluruh jajaran telah diperintahkan untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan migas tanpa pandang bulu.
“Instruksi Bapak Kapolda sangat jelas dan tegas, tindak siapa pun yang terlibat tanpa terkecuali. Kami terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap aktivitas distribusi BBM ilegal yang merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut Nandang, upaya pemberantasan BBM ilegal tidak hanya bertujuan mengurangi kerugian negara, tetapi juga mencegah potensi gangguan keselamatan masyarakat yang dapat timbul akibat aktivitas pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Ia menambahkan, penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polda Sumsel dalam menciptakan tata kelola distribusi BBM yang aman dan sesuai aturan hukum.
“Masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum terus berjalan. Kami berkomitmen menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi BBM,” tegasnya.
Langkah tegas yang dilakukan Polda Sumsel mendapat perhatian masyarakat mengingat praktik BBM ilegal selama ini kerap dikaitkan dengan potensi kerugian negara, gangguan distribusi energi, serta risiko kecelakaan dan kebakaran.
Polda Sumsel memastikan upaya pemberantasan kejahatan migas akan terus menjadi salah satu prioritas penegakan hukum guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung iklim usaha yang sehat di wilayah Sumatera Selatan.
