Teuku Avicenna Al maududdy, M.Hum
beritafaktanews.id// – Penulis merupakan Alumnus Program Magister Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kab. Bireun, Aceh.
Dalam lintasan sejarah perjuangan Aceh modern, konsep mati syahid tidak hanya dipahami sebagai terminologi teologis, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang membentuk kesadaran kolektif gerakan. Pemikiran Tengku Hasan M. di Tiro, khususnya dalam rentang 1965–2005, memperlihatkan bagaimana konsep syahid mengalami artikulasi ulang dalam kerangka nasionalisme Aceh yang khas yakni perpaduan antara identitas historis, legitimasi politik, dan narasi keagamaan.
Secara teologis, konsep syahid dalam Islam merujuk pada pengorbanan jiwa di jalan Allah yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Namun, dalam konteks Aceh, konsep ini mengalami lokalisasi makna. Hasan Tiro tidak sekadar mengadopsi pengertian normatif tersebut, melainkan menafsirkannya dalam kerangka perjuangan melawan apa yang ia pandang sebagai kolonialisme internal. Di sinilah syahid menjadi bukan hanya status spiritual, tetapi juga simbol legitimasi perjuangan politik.
Dalam analisis klasifikasi, setidaknya terdapat tiga kategori konseptual syahid dalam pemikiran Hasan Tiro dan praksis Gerakan Aceh Merdeka (GAM):
Pertama, syahid ideologis-religius.
Kategori ini merujuk pada individu yang gugur dalam pertempuran fisik dengan niat mempertahankan agama, tanah air, dan kehormatan bangsa Aceh. Dalam narasi ini, syahid diposisikan sebagai kelanjutan dari tradisi historis Aceh, terutama sejak era perang melawan kolonial Belanda. Hasan Tiro sering mengaitkan perjuangan GAM dengan kesinambungan sejarah tersebut, sehingga kematian dalam perjuangan dipandang sebagai bagian dari mata rantai jihad historis.
Kedua, syahid nasionalis-politis.
Di sini, konsep syahid mengalami perluasan makna. Tidak semua yang gugur berada dalam konteks perang langsung, tetapi mereka yang berkontribusi terhadap perjuangan baik sebagai intelektual, diplomat, maupun pendukung logistik juga diposisikan dalam spektrum pengorbanan. Dalam kerangka ini, syahid tidak lagi semata-mata kematian di medan tempur, tetapi juga pengorbanan total demi cita-cita kemerdekaan.
Ketiga, syahid simbolik-transformatif.
Kategori ini berkembang terutama pasca-2005, setelah penandatanganan Perjanjian Helsinki. Dalam fase ini, makna syahid mengalami transformasi signifikan. Para pejuang di diaspora atau pengasingan yang tidak lagi mengangkat senjata mengartikulasikan syahid sebagai komitmen moral dan intelektual dalam memperjuangkan martabat Aceh melalui jalur diplomasi internasional. Syahid menjadi simbol keteguhan, bukan sekadar kematian.
Transformasi ini menunjukkan bahwa konsep syahid dalam pemikiran Hasan Tiro bersifat dinamis, tidak statis. Ia mengikuti perubahan konteks perjuangan, dari konflik bersenjata menuju diplomasi global. Hal ini juga mencerminkan kemampuan ideologi untuk beradaptasi tanpa kehilangan inti legitimasi moralnya.
Namun demikian, analisis kritis perlu diajukan. Apakah penggunaan konsep syahid dalam konteks politik berpotensi mengaburkan batas antara spiritualitas dan ideologi? Dalam beberapa kasus, sakralisasi perjuangan dapat menghasilkan eksklusivitas narasi, di mana hanya satu perspektif yang dianggap benar. Di sinilah pentingnya pendekatan akademik yang netral dan reflektif, agar konsep syahid tidak direduksi menjadi alat legitimasi semata, tetapi tetap dipahami dalam kompleksitas teologis dan historisnya.
Di sisi lain, bagi para pejuang Aceh baik di masa konflik 1976–2005 maupun di era diaspora syahid tetap menjadi sumber inspirasi moral. Ia berfungsi sebagai collective memory yang mengikat identitas dan memperkuat solidaritas. Bahkan dalam konteks non-militer, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep syahid seperti pengorbanan, keikhlasan, dan komitmen tetap relevan dalam perjuangan diplomatik dan advokasi internasional.
“Bangsa yang tidak berani mati untuk kemerdekaannya, tidak layak untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.”
[Tengku Hasan M. di Tiro]
Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Hasan Tiro menekankan bahwa pengorbanan adalah fondasi utama perjuangan, dan kematian dalam perjuangan tersebut diposisikan sebagai bentuk kehormatan tertinggi bagi bangsa.
Memasuki fase pasca-konflik setelah Perjanjian Helsinki, wacana mengenai mati syahid dalam konteks perjuangan Aceh tidak berhenti, melainkan mengalami transformasi menjadi diskursus keagamaan dan sosial yang lebih kompleks. Salah satu perdebatan yang mencuat di ruang publik adalah pandangan sebagian ulama Aceh yang menyatakan bahwa mereka yang gugur dalam konflik bersenjata tidak dapat dikategorikan sebagai syahid, dengan argumentasi bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori bughat (pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah).
Dalam khazanah fikih klasik, konsep bughat memang merujuk pada kelompok yang melakukan perlawanan terhadap otoritas yang diakui sah (wali al-amr). Namun, penerapan konsep ini dalam konteks Aceh tidaklah sederhana. Hal ini karena terdapat perbedaan mendasar dalam memahami legitimasi “pemerintahan yang sah” itu sendiri. Di sinilah letak akar perdebatan: apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis dan politis dipandang sah oleh seluruh elemen masyarakat Aceh sejak awal integrasi kedalam NKRI, ataukah terdapat narasi tandingan yang melihatnya sebagai hasil dari proses politik yang problematik?
Dalam pemikiran Tengku Hasan M. di Tiro, posisi ini dijawab secara tegas melalui konstruksi historis dan ideologis. Hasan Tiro tidak mengakui legitimasi kekuasaan pusat atas Aceh, melainkan memandang Aceh sebagai entitas bangsa yang pernah berdaulat dan kemudian “dimasukkan” ke dalam Indonesia melalui proses yang ia kritik. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikirnya, perjuangan bersenjata bukanlah pemberontakan (bughat), melainkan perang pembebasan nasional (national liberation struggle). Dengan dasar ini, mereka yang gugur dalam perjuangan tersebut diposisikan sebagai syuhada, bukan sebagai pelaku pemberontakan.
Lebih jauh, Hasan Tiro dan para pengikutnya juga menggunakan pendekatan historis-religius untuk memperkuat argumen tersebut. Mereka mengaitkan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tradisi panjang perlawanan Aceh terhadap kolonialisme, khususnya dalam Perang Aceh melawan Belanda. Dalam narasi ini, garis kontinuitas dibangun: bahwa sebagaimana ulama dan pejuang Aceh dahulu dianggap syahid dalam melawan penjajah, maka perjuangan modern juga ditempatkan dalam kerangka yang sama yakni melawan bentuk dominasi yang dipersepsikan sebagai tidak adil.
Namun demikian, pandangan ulama yang menolak status syahid tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam perspektif mereka, stabilitas sosial dan keutuhan negara merupakan bagian dari maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat), sehingga segala bentuk pemberontakan yang menimbulkan kerusakan (fasad) tidak dapat dibenarkan secara agama. Dari sudut pandang ini, klaim syahid harus memenuhi syarat-syarat ketat, termasuk kejelasan niat, legitimasi otoritas, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.
Di sinilah pentingnya melihat perdebatan ini sebagai kontestasi epistemologis, bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Kedua pihak baik ulama yang menolak maupun narasi Hasan Tiro dan GAM berangkat dari kerangka konseptual yang berbeda dalam memahami negara, legitimasi, dan jihad. Perbedaan ini menghasilkan kesimpulan yang juga berbeda terkait status mereka yang gugur.
Dalam konteks Aceh masa kini, perdebatan tersebut mengalami pergeseran dari konflik fisik menuju ruang diskursif baik di akademik, media, maupun komunitas masyarakat. Generasi muda Aceh, khususnya, berada pada posisi yang unik: mereka tidak mengalami langsung konflik bersenjata, tetapi mewarisi narasi yang beragam tentang masa lalu. Sebagian melihat para korban konflik sebagai syuhada yang harus dihormati, sementara yang lain lebih memilih pendekatan rekonsiliatif dengan menempatkan mereka sebagai korban sejarah tanpa label teologis yang rigid.
Menariknya, dalam kalangan diaspora atau pejuang diplomatik Aceh di luar negeri, konsep syahid cenderung mengalami reinterpretasi yang lebih simbolik. Alih-alih menekankan pada kematian fisik, mereka mengartikulasikan syahid sebagai bentuk pengorbanan berkelanjutan baik melalui advokasi internasional, pelestarian identitas Aceh, maupun perjuangan naratif di tingkat global. Dalam konteks ini, syahid menjadi etos perjuangan, bukan semata-mata status kematian.
Dengan demikian, menjawab fatwa ulama yang menolak status syahid tidak dapat dilakukan secara simplistik atau konfrontatif. Pemikiran Hasan Tiro memberikan satu kerangka jawaban berbasis sejarah dan ideologi, sementara pandangan ulama menawarkan perspektif normatif berbasis fikih klasik. Keduanya mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap realitas yang sama.
Pendekatan akademik yang konstruktif justru terletak pada upaya menjembatani kedua perspektif tersebut. Alih-alih mempertentangkan secara biner, penting untuk memahami bahwa konsep syahid dalam konteks Aceh adalah hasil dari proses historis, politik, dan teologis yang saling berkelindan. Dalam kerangka ini, rekonsiliasi tidak hanya berarti menghentikan konflik, tetapi juga membuka ruang dialog atas makna-makna yang selama ini diperebutkan.
Pada akhirnya, Aceh masa kini membutuhkan pembacaan ulang yang lebih inklusif terhadap masa lalunya. Apakah mereka yang gugur disebut syahid atau tidak, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai pengorbanan, keadilan, dan kemanusiaan yang mereka representasikan dapat menjadi fondasi bagi masa depan Aceh yang damai, bermartabat, dan berkeadilan.
Sebagai penutup, dalam kerangka pemikiran Tengku Hasan M. di Tiro, konsep syahid tidak semata dipahami sebagai kematian dalam perang, tetapi sebagai puncak pengorbanan demi kehormatan bangsa, keadilan, dan kemerdekaan yang diyakini sah secara historis dan moral. Syahid, dalam perspektif ini, adalah simbol keberanian eksistensial bahwa suatu bangsa hanya dapat mempertahankan martabatnya jika ada kesediaan untuk berkorban hingga batas tertinggi. Oleh karena itu, bagi Hasan Tiro, syahid bukan hanya status teologis, melainkan juga fondasi etos perjuangan yang mengikat identitas kolektif rakyat Aceh lintas generasi.
(R.01/R024/HS Red/BPN)
