Halmahera Timur – Dugaan kejanggalan dalam pengadaan perahu giop di Desa Kakaraino, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, memicu sorotan publik. Perahu yang dianggarkan melalui APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp300 juta itu kini dilaporkan sudah tidak layak digunakan.
Pantauan di lapangan, Senin (16/3/2026), menunjukkan kondisi perahu tersebut saat ini berada di atas dok dan tidak dapat lagi dioperasikan. Padahal, pengadaan perahu itu sebelumnya disebut sebagai fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.
Informasi yang berkembang di tengah warga justru memunculkan dugaan baru. Sejumlah masyarakat menyebut perahu yang dibeli bukan unit baru, melainkan perahu bekas.
Bahkan warga menduga harga perahu tersebut hanya berkisar Rp150 juta, jauh di bawah nilai anggaran pengadaan yang disebut mencapai Rp300 juta.
“Kalau memang anggarannya Rp300 juta, kenapa yang dibeli perahu bekas dan sekarang malah sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Temuan tersebut memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran desa. Warga mulai mempertanyakan ke mana sisa anggaran dari nilai pengadaan yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut.
Ironisnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kakaraino yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa justru dinilai belum memberikan sikap atau penjelasan kepada publik terkait polemik tersebut.
Padahal, salah satu anggota BPD disebut mengetahui nilai pengadaan perahu tersebut. Namun hingga kini lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah desa itu belum menunjukkan langkah tegas ataupun klarifikasi kepada masyarakat.
Sikap diam BPD ini semakin memperkuat kecurigaan warga bahwa fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tidak berjalan maksimal.
“Kami selaku masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. BPD seharusnya menjelaskan kepada publik, bukan justru diam,” kata seorang warga.
Di tengah polemik yang terus berkembang, Kepala Desa Kakaraino, Marwin Dehe, juga menjadi sorotan setelah diketahui tidak menghadiri kegiatan Evaluasi APBDes yang digelar pada 5 Maret 2026.
Ketidakhadiran kepala desa dalam agenda penting tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah warga menduga Marwin Dehe sengaja menghindari forum evaluasi yang berpotensi menyoroti penggunaan anggaran desa, termasuk pengadaan perahu giop tersebut.
Pihak kecamatan sebelumnya menyampaikan bahwa pemberitahuan mengenai kegiatan evaluasi APBDes telah disampaikan melalui grup komunikasi resmi pemerintah desa.
Evaluasi APBDes sendiri merupakan forum penting untuk menguji transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Namun dalam kasus ini, ketidakhadiran kepala desa justru menambah panjang daftar tanda tanya di tengah masyarakat.
Atas persoalan tersebut, masyarakat Desa Kakaraino kini mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap pengadaan perahu giop yang diduga bermasalah tersebut.
Warga berharap ada audit dan penelusuran terhadap penggunaan anggaran desa agar persoalan ini dapat terungkap secara terang dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kalau memang tidak ada masalah, harus dibuka secara transparan. Tapi kalau ada penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti,” tegas salah satu warga.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah turut melakukan pengawasan agar pengelolaan dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik baru di tingkat desa.
