SITUBONDO, beritafaktanews.id// — Kabupaten Situbondo kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya bocoran temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memunculkan dugaan kuat adanya jejaring kepentingan antara rekanan proyek, aparat, hingga lingkar kekuasaan politik daerah.
Meski dokumen resmi hasil audit belum sepenuhnya terbuka ke publik, informasi yang beredar luas di tengah masyarakat sudah cukup memantik kegelisahan. Salah satu isu yang paling menyita perhatian ialah dugaan kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Angka fantastis tersebut kabarnya hanya berasal dari satu kelompok kontraktor yang selama ini dikenal dominan menguasai proyek-proyek pemerintah daerah di Situbondo.
Nama seorang kontraktor yang akrab dipanggil “Koko” kembali mencuat dan menjadi pusat pembicaraan publik. Sosok itu disebut-sebut bukan hanya sebagai pelaksana proyek biasa, melainkan figur yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam distribusi pekerjaan proyek pemerintah daerah.
Dalam berbagai informasi yang berkembang, “Koko” disebut memiliki kedekatan dengan sejumlah aparat penegak hukum (APH), pihak legislatif, hingga elit politik yang dianggap memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan pemerintahan daerah.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pola hubungan saling menguntungkan antara pengelolaan proyek pemerintah dan lingkar kekuasaan tertentu.
Masyarakat mulai menilai bahwa dominasi proyek oleh satu kelompok rekanan dalam jumlah besar bukan lagi sekadar persoalan kemampuan perusahaan, melainkan diduga berkaitan dengan kekuatan jaringan relasi yang selama ini dibangun.
Sorotan publik semakin tajam setelah masyarakat mengaitkan persoalan ini dengan mandegnya penanganan kasus proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Situbondo yang sebelumnya sempat ramai menjadi perhatian.
Di sejumlah daerah lain, perkara proyek Pokir bahkan telah berkembang hingga tahap penyidikan. Namun di Situbondo, penanganannya dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan berarti.
Situasi itu memunculkan asumsi di tengah masyarakat bahwa ada kekuatan tertentu yang diduga ikut menjaga agar persoalan proyek tidak berkembang lebih jauh.
Nama “Koko” kembali disebut sebagai sosok yang kabarnya memiliki kemampuan untuk “mengondisikan” berbagai persoalan proyek tersebut.
Akibatnya, berkembang dugaan bahwa sebagian proyek Pokir DPRD maupun anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan berada dalam penguasaan kelompok tertentu.
Tidak hanya itu, sejumlah proyek lain yang disebut sebagai bagian dari “jatah pengamanan” pihak tertentu juga dikabarkan dikerjakan oleh jaringan perusahaan yang sama.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, kelompok kontraktor tersebut disebut menguasai pekerjaan proyek dengan nilai mencapai sekitar Rp30 miliar.
Nilai proyek yang besar itu diduga diperoleh melalui sejumlah perusahaan berbentuk CV yang saling terafiliasi. Sedikitnya terdapat delapan CV yang disebut berada dalam jaringan kelompok tersebut.
Selain menggunakan perusahaan sendiri, muncul pula dugaan penggunaan perusahaan “pinjam bendera” guna memperluas penguasaan proyek pemerintah daerah.
Sejumlah proyek infrastruktur yang kini menjadi perhatian publik di antaranya proyek Jalan Kalbut, Jalan Elisabeth–Olean, hingga proyek jalan di kawasan Pandean.
Beberapa pekerjaan tersebut disebut masuk dalam daftar proyek yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan BPK.
Penumpukan proyek pada satu kelompok rekanan dalam jumlah besar membuat masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan distribusi pekerjaan pemerintah daerah.
Banyak pihak menilai, apabila proyek terus berputar pada kelompok tertentu dari tahun ke tahun, maka sulit untuk mengatakan bahwa proses pengadaan berjalan secara sehat, transparan, dan kompetitif.
Walaupun hubungan langsung antara kontraktor, aparat penegak hukum, legislatif, elit partai, dan pihak eksekutif tidak mudah dibuktikan secara hukum, pola yang terus muncul dinilai cukup kuat membentuk persepsi publik mengenai adanya jejaring kepentingan tertentu.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah muncul kabar bahwa nilai temuan awal BPK yang disebut lebih dari Rp5 miliar akhirnya dapat ditekan menjadi tidak sampai Rp2 miliar.
Informasi mengenai dugaan adanya proses negosiasi atas nilai temuan tersebut pun memantik tanda tanya besar mengenai independensi pengawasan dan pemeriksaan proyek pemerintah daerah.
Kini perhatian publik tertuju pada sikap Pemerintah Kabupaten Situbondo, terutama terkait komitmen terhadap penindakan kontraktor bermasalah.
Sebelumnya, Bupati Situbondo pernah menyampaikan komitmen untuk melakukan blacklist terhadap kontraktor nakal yang dianggap merugikan daerah.
Namun hingga kini, masyarakat masih menunggu apakah komitmen tersebut benar-benar akan diterapkan tanpa pandang bulu atau hanya berhenti sebagai pernyataan politik semata.
Sebab apabila kontraktor yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan elit politik tetap aman dan tidak tersentuh sanksi, maka dugaan adanya “gurita proyek” yang kebal terhadap pengawasan dan hukum akan semakin menguat di mata masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya berbicara mengenai kerugian negara semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan daerah dan penegakan hukum.
Bagi masyarakat, pengembalian kerugian negara mungkin dapat menyelesaikan persoalan administratif. Namun hal itu tidak otomatis menghapus dugaan adanya pola relasi kuasa dan permainan proyek yang selama ini dianggap tumbuh subur di balik pembangunan Kabupaten Situbondo.
(R01-R12-Red-BFN)
