LAHAT, Beritafaktanews.id//– Ketegangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lahat mencuat ke ruang publik setelah Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melontarkan kritik keras yang viral di media sosial.
Peristiwa itu terjadi usai pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, Selasa (21/4/2026). Dalam video yang beredar luas, Bursah tampak meluapkan kegeramannya dan secara terbuka menuding Sekretaris DPRD (Sekwan) sebagai pihak yang memicu kericuhan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Bahkan, Bursah secara tegas meminta Sekwan mundur dari jabatannya.
“Mundur saja, karena dia membuat rusuh antara kami dengan DPR. DPR sudah datang, tapi dia tidak menghormati pergantian pejabat,” tegas Bursah dalam pernyataannya.
Kemarahan tersebut dipicu oleh penundaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang semula dijadwalkan berlangsung di ruang rapat utama DPRD Lahat. Penundaan itu memantik polemik internal dan sorotan publik.
Bursah menilai, penundaan agenda strategis tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya koordinasi yang berpotensi mencoreng kinerja pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, dirinya bersama Wakil Bupati Widia Ningsih telah menyampaikan alasan ketidakhadiran karena agenda penting di Jakarta.
“Kami sudah jelaskan, kalau ada urusan di Jakarta, rapat dimundurkan. Tapi dia tidak menghormati forum,” ujarnya.
Meski melontarkan kritik tajam, Bursah menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik publik sebagai bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya tidak takut dikritik. Tanpa kritik negara tidak akan maju,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekwan maupun pimpinan DPRD Lahat. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lahat, terutama dalam pembahasan agenda strategis daerah ke depan.
(R01-R12-Red-BFN)
