Jakarta, 15 September 2025 Beritafaktanews.id— Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi dipangkas menyusul tuntutan publik yang disuarakan dalam aksi “17+8” pada Agustus lalu, yang bahkan menelan korban jiwa.
Sejak 31 Agustus 2025, sejumlah fasilitas dinilai berlebihan dipangkas, antara lain tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, biaya langganan listrik dan telepon, serta biaya komunikasi intensif dan transportasi.
Dengan 580 anggota DPR, kebijakan ini tidak hanya memangkas penghasilan wakil rakyat, tetapi juga memberi dampak besar pada efisiensi anggaran negara.
Dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Fraksi tertanggal 4 September 2025, DPR juga menetapkan moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September, kecuali untuk undangan kenegaraan. Selain itu, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai tidak lagi menerima hak keuangan.
“Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Senin (8/9).
Rincian Pendapatan Setelah Pemangkasan
Berdasarkan dasar hukum Mei 2025, gaji pokok anggota DPR ditetapkan Rp4,2 juta per bulan dengan tunjangan keluarga, jabatan, beras, dan uang sidang yang totalnya Rp16,7 juta.
Selain itu, DPR tetap menerima tunjangan konstitusional:
Biaya komunikasi intensif Rp20,03 juta
Tunjangan kehormatan Rp7,18 juta
Peningkatan fungsi pengawasan Rp4,83 juta
Honorarium legislasi, pengawasan, anggaran masing-masing Rp8,46 juta
Total bruto Rp74,21 juta dipotong PPh Rp8,61 juta, sehingga take home pay bersih per anggota DPR kini Rp65,59 juta.
Sebelum Pemangkasan
Sebelumnya, anggota DPR bisa mengantongi hingga Rp104 juta per bulan. Komponen terbesar berasal dari tunjangan perumahan Rp50 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, bantuan listrik-telepon Rp7,7 juta, hingga asisten anggota Rp2,25 juta.
Efisiensi Negara
Dengan pemangkasan ini, terjadi penghematan Rp38 juta per anggota per bulan. Secara keseluruhan, negara berhemat Rp22,27 miliar per bulan atau Rp267,33 miliar per tahun.
Sebelum pemangkasan, total belanja untuk DPR mencapai Rp723,84 miliar per tahun, kini turun menjadi Rp456,48 miliar.
Pesan Simbolis
Selain penghematan fiskal, keputusan ini dianggap sebagai langkah simbolis untuk merespons sorotan publik atas fasilitas berlebih DPR. Penghematan Rp267 miliar per tahun, jika dialokasikan untuk bantuan sosial, bisa menjangkau hampir 900.000 orang dengan skema bantuan Rp300 ribu per orang. (R01-R12-BFN)
