METRO, LAMPUNG Berita Faktanews.id//- Perdebatan panas mewarnai percakapan di grup Laskar Lampung Kota Metro, Kamis (27/2). Kritik tajam dilontarkan Ir. Ahmad Ridwan, SE terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Metro yang dinilainya semakin tidak terarah.
Iwan Munir sapaan akrabnya menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat Metro saat ini benar-benar dalam tekanan. Lapangan kerja disebut minim, daya beli melemah, dan pemerintah justru memilih langkah mengajukan pinjaman ke Bank Lampung sebagai solusi jangka pendek.
“Ekonomi masyarakat Metro benar-benar lagi sulit. Lapangan kerja tidak ada. Pemkot sampai harus ajukan pinjaman ke Bank Lampung. Ini efek dari kebijakan yang tidak matang,” tegas Ridwan dalam perdebatan tersebut.
Ia bahkan menyoroti kebijakan pengangkatan pejabat setingkat kepala dinas tanpa proses fit and proper test yang dinilainya memperburuk tata kelola pemerintahan.
Janji pembangunan fasilitas umum pun, menurutnya, belum menunjukkan progres nyata.
“Ruwet sudah Metro ini,” tandasnya.
Pernyataan Ridwan memancing respons beragam dari anggota grup. Salah satu anggota menyindir bahwa wali kota dan sekda mungkin tengah menanggung beban berat kota. Namun Ridwan membalas dengan nada tegas, menyatakan bahwa solusi pinjaman bukanlah jawaban atas persoalan mendasar.
Menurutnya, jika strategi pembiayaan terus mengandalkan utang, maka risiko jangka panjang akan semakin membebani keuangan daerah. Ia menawarkan alternatif yang disebutnya lebih visioner: menghadirkan investor besar dari Jakarta untuk membangun fasilitas publik dengan skema yang terjangkau bagi masyarakat.
“Kalau memang tidak mampu, soan ke Laskar Lampung Metro. Hitam di atas putih juga boleh. Asal jelas komitmennya. Saya datangkan investor besar dari Jakarta, tanpa uang akomodasi,” tantangnya.
Iwan Munir juga menyinggung potensi pembangunan ulang pusat perbelanjaan (shopping center) dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah. Namun ia menekankan satu hal penting: investor enggan masuk ke daerah yang sejak awal sudah disodori isu “komitmen fee”.
“Investor tabu kalau begitu. Belum apa-apa sudah ada sentilan komitmen fee,” ujarnya keras.
Perdebatan semakin dinamis ketika salah satu anggota grup mengingatkan bahwa mekanisme pertemuan dengan pimpinan organisasi tidak bisa langsung, melainkan harus melalui jalur struktural seperti asisten.
Diskusi tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Metro. Kritik yang dilontarkan Ir. Ahmad Ridwan tidak hanya menyasar persoalan ekonomi, tetapi juga transparansi, tata kelola, dan keberanian membuka ruang investasi yang bersih serta profesional.
Kini publik menanti, apakah Pemerintah Kota Metro akan menjawab kritik tersebut dengan langkah konkret, atau polemik ini akan menjadi catatan panjang atas keresahan yang terus bergulir di tengah masyarakat.
