TANGSEL, Beritafaktanews.id— Fenomena keberadaan oknum wartawan tanpa berita (OWTB) semakin banyak dijumpai di sejumlah titik di Tangerang Selatan. Keberadaan mereka memicu sorotan publik, karena profesi jurnalis yang seharusnya mulia justru kerap dimanfaatkan sebagian pihak sebagai alat mencari keuntungan cepat hanya bermodalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) wartawan.
Profesi jurnalis sejatinya adalah pekerjaan sosial yang menuntut integritas, kemampuan literasi kuat, dan tanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi. Namun realitas di lapangan memperlihatkan adanya individu yang menggunakan atribut wartawan tanpa diimbangi kompetensi maupun karya jurnalistik.
Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan, Edy Riyadi, menegaskan bahwa wartawan adalah “jendela dunia” yang wajib dihormati. Wartawan profesional, kata dia, dituntut menghasilkan laporan yang tajam dan berimbang melalui proses investigasi dan peliputan yang benar.
> “Ada wartawan yang ikut liputan, tapi tidak menulis. Kerjanya hanya menerima amplop. Dari sini terlihat mana wartawan sungguhan dan mana wartawan amplop,” ujar Edy, Rabu (08/12/2024).
Menurut Edy, saat ini wartawan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.
Pertama, wartawan yang rutin menulis dan karyanya tayang, sehingga dikenal instansi pemerintah maupun swasta.
Kedua, wartawan yang sebagian besar beritanya bersumber dari rilis humas.
Ketiga, mereka yang tidak memiliki kemampuan menulis dan hanya mengandalkan status wartawan dengan bermodalkan KTA semata.
Situasi ini semakin rumit dengan kemunculan oknum wartawan baru yang kerap bertingkah arogan saat melakukan “investigasi”, sehingga merusak citra profesi.
> “Banyak oknum baru yang bergaya investigasi berlebihan dan arogan,” tambah Edy, yang juga Pemimpin Redaksi Media Tangerang Jasa.
Untuk mencegah semakin maraknya praktik tidak profesional, Edy mendorong wartawan yang belum mahir menulis agar mengikuti pelatihan seperti Karya Latih Wartawan (KLW) maupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ia juga meminta Dewan Pers memperketat regulasi pendirian perusahaan pers guna melindungi wartawan dan menjaga marwah profesi.
Menurutnya, penguatan regulasi penting mengingat tingginya potensi persoalan di lapangan yang kerap berujung pada pencorengan nama baik individu wartawan maupun media tempat mereka bekerja.(R01-R12-BFN)
