JAKARTA, Beritafaktanews.id//— Krisis geopolitik di kawasan Selat Hormuz pada 2026 dinilai menjadi ujian serius bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh perusahaan pelat merah.
Kajian yang dilakukan BUMN Research Group dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan adanya pola dampak yang bersifat asimetris—sebagian BUMN tertekan, sementara lainnya justru meraup keuntungan dari gejolak harga energi global.
Managing Partner BRG LM FEB UI, Toto Pranoto, menyebutkan bahwa perbedaan dampak ini sangat dipengaruhi oleh struktur bisnis masing-masing perusahaan.
“Dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris, tidak semua terdampak dengan cara yang sama,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
BUMN Energi dan Transportasi Paling Tertekan
Dalam kajian bertajuk Ketahanan BUMN Menghadapi Risiko Geopolitik: Stress Test Krisis Selat Hormuz 2026, disebutkan bahwa BUMN dengan ketergantungan tinggi pada impor energi, fluktuasi nilai tukar, dan bahan baku luar negeri menjadi kelompok paling rentan.
Perusahaan energi seperti Pertamina menghadapi lonjakan beban impor minyak, sementara PLN tertekan oleh kontrak berbasis dolar AS dan selisih biaya produksi dengan tarif listrik.
Di sektor transportasi, Garuda Indonesia turut terdampak akibat kenaikan harga avtur yang menjadi komponen utama biaya operasional.
Selain itu, tekanan juga dirasakan oleh ASDP Indonesia Ferry, BUMN karya, serta Pupuk Indonesia, terutama akibat kenaikan harga bahan baku dan gangguan rantai pasok.
Sektor Komoditas Justru Diuntungkan
Di sisi lain, sejumlah BUMN berbasis komoditas ekspor justru menikmati keuntungan dari lonjakan harga global.
Perusahaan batu bara seperti Bukit Asam memperoleh windfall profit, sementara sektor kelapa sawit diuntungkan karena biodiesel berbasis CPO menjadi lebih kompetitif saat harga minyak tinggi.
Perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia serta holding pertambangan MIND ID juga terdorong oleh kenaikan harga mineral seperti tembaga dan emas.
Potensi Natural Hedge Belum Optimal
Studi ini menilai bahwa portofolio BUMN yang dikelola Danantara sebenarnya memiliki potensi natural hedge, di mana keuntungan dari sektor tertentu dapat menutup kerugian sektor lain.
Namun, potensi tersebut dinilai belum optimal karena keterbatasan mekanisme koordinasi dan alokasi lintas BUMN.
“Potensi natural hedge ini ada, tetapi belum sepenuhnya terkelola karena koordinasi lintas BUMN masih terbatas,” kata Toto.
Tekanan pada APBN dan Rekomendasi Strategis
Kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel dalam APBN 2026, lonjakan hingga di atas 90 dolar AS dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
Sebagai langkah mitigasi, BRG merekomendasikan sejumlah strategi:
Jangka Pendek (0–6 bulan):
Diversifikasi sumber impor minyak
Peningkatan cadangan BBM
Penguatan lindung nilai (hedging) energi
Pembentukan mekanisme alokasi sumber daya di tingkat holding
Jangka Menengah (6–36 bulan):
Pembangunan cadangan minyak strategis
Reformasi harga BBM yang adaptif
Percepatan proyek kilang domestik
Penguatan manajemen risiko valas PLN
Selain itu, studi juga mengusulkan pembentukan Commodity Stabilization Fund oleh Danantara sebagai dana penyangga saat harga komoditas tinggi dan digunakan ketika krisis terjadi.
BRG menegaskan bahwa penguatan koordinasi holding dan instrumen stabilisasi menjadi kunci utama agar BUMN lebih tahan menghadapi gejolak geopolitik global.
(R01-R12-Red-BFN)