Lombok Barat – Polemik mengenai dugaan pembatasan akses jurnalis terhadap agenda resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali mengemuka. Sejumlah wartawan menilai ada ketidakkonsistenan dalam distribusi undangan peliputan yang selama ini menjadi jalur utama memperoleh informasi kegiatan pemerintah.
Perdebatan kian menghangat setelah muncul pembelaan di media sosial yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dengan insan pers melalui forum rutin bersama wartawan. Namun, tanggapan tersebut justru memicu diskusi lebih luas soal esensi keterbukaan informasi.
Ketua Media Independen Online NTB (MIO NTB), Feryal MP, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal forum silaturahmi atau pertemuan informal. Menurutnya, yang menjadi titik krusial adalah jaminan kesetaraan akses dalam setiap kegiatan resmi yang dibiayai oleh anggaran publik.
Ia menyebut, dalam sistem demokrasi, informasi pemerintahan bukanlah ruang eksklusif yang dapat dibatasi berdasarkan preferensi tertentu. Seluruh media yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk meliput dan melakukan konfirmasi.
“Kalau memang mekanismenya terbuka dan adil, seharusnya tidak ada pihak yang merasa tersisih. Yang dibutuhkan saat ini adalah penjelasan yang transparan, bukan perdebatan di media sosial,” ujarnya.
Feryal juga mendorong agar pemerintah daerah mengevaluasi sistem distribusi undangan dan pola komunikasi dengan media. Ia menilai publikasi data agenda serta daftar undangan secara terbuka dapat menjadi solusi konkret untuk mengakhiri spekulasi.
Menurutnya, polemik ini harus dilihat sebagai momentum pembenahan tata kelola informasi di daerah. Sebab, dampaknya bukan hanya pada relasi antara pemerintah dan wartawan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.
MIO NTB berharap dialog terbuka dapat segera digelar guna meredam ketegangan sekaligus memperkuat komitmen bersama terhadap prinsip transparansi. Di tengah sorotan publik, langkah klarifikasi dari Pemkab Lombok Barat dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem komunikasi pemerintahan daerah.(win)
