Lombok Barat – Dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Lombok Barat tengah berada dalam sorotan. Sejumlah wartawan menyampaikan keberatan atas mekanisme peliputan kegiatan resmi yang dinilai tidak lagi terbuka untuk seluruh media.
Dalam beberapa agenda pemerintahan, mulai dari peluncuran program pembangunan hingga forum koordinasi lintas instansi, hanya sebagian media yang terlihat hadir. Sementara sejumlah wartawan lain mengaku tidak menerima informasi maupun undangan untuk meliput kegiatan tersebut, Sabtu (21/02/2026).
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok Barat, Idrus Jalmonandi, menilai praktik seperti itu berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas dalam penyampaian informasi publik. Menurutnya, seluruh media yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional berhak memperoleh akses yang setara terhadap kegiatan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan yang akuntabel. Tanpa keterlibatan media secara luas, fungsi kontrol sosial dikhawatirkan tidak berjalan optimal.
Pandangan senada disampaikan Pembina Gabungan Jurnalis Investigasi NTB (GJI NTB), Aminuddin yang akrab disapa Babe Amin. Ia menyebut pihaknya menerima laporan dari beberapa jurnalis yang kesulitan melakukan konfirmasi langsung kepada pejabat daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Situasi seperti ini bisa berdampak pada kualitas pemberitaan dan mempersempit ruang klarifikasi,” ujarnya.
Sampai saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Sejumlah sumber menyebut alasan teknis sebagai pertimbangan pembatasan undangan, namun belum ada penjelasan rinci yang disampaikan kepada publik.
Para pegiat pers berharap adanya ruang komunikasi terbuka untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka juga mendorong peran Dewan Pers dalam memastikan hubungan antara pemerintah dan media berjalan sesuai prinsip profesionalisme serta non-diskriminasi.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan media dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan di Lombok Barat.(win)
