banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250
banner 728x250

banner 728x250

DPRD Palembang Bahas Wacana Interpelasi Usai Wali Kota Mangkir dari Paripurna

banner 120x600
banner 468x60

PALEMBANG Berita Faktanews//– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang mulai menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Wacana ini mencuat setelah Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Palembang pada 29 November 2025 batal digelar akibat ketidakhadiran Wali Kota Palembang dan seluruh jajaran eksekutif.

 

banner 325x300

Agenda penting tersebut sedianya membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Raperda APBD 2026. Absennya pihak eksekutif tanpa keterangan resmi memantik kekecewaan anggota dewan.

 

Wakil Ketua DPRD Palembang, M. Hidayat, menyatakan sikap Wali Kota dan jajaran Pemkot tidak dapat dibenarkan.

 

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Palembang beserta jajaran. Sesuai masukan dari beberapa fraksi, kami akan segera membahas penggunaan hak interpelasi, dan akan dirapatkan bersama seluruh pimpinan fraksi,” ujar Hidayat.

 

Ia menilai ketidakhadiran Pemkot menunjukkan kurangnya keseriusan eksekutif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada masyarakat.

 

“Ini bukan agenda kecil, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

 

Anggota DPRD Palembang dari Fraksi PAN, Ruspanda Karibullah, turut menyoroti sikap eksekutif dan meminta pimpinan dewan segera memberikan teguran resmi.

 

“Kami meminta pimpinan dewan segera mengirimkan surat tertulis kepada Pemkot. Ketidakhadiran seperti ini harus dijelaskan dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

 

Respons Wali Kota: “Dinamika Biasa”

 

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan bahwa penundaan paripurna terjadi karena belum tercapainya finalisasi kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

 

“Belum terjadi finalisasi kesepakatan bersama antara TAPD dan Banggar. Mungkin setelah ini final baru kita paripurna,” kata Dewa.

 

Ia menampik anggapan bahwa Pemkot sengaja mangkir atau melakukan boikot.

 

“Tidak ada unsur boikot. Ini dinamika biasa antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.(R01-R12-BFN)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *