Pagaralam, Beritafaktanews.id – Dugaan banyaknya item pekerjaan yg tidak terlaksana pada pembangunan Irigasi DI Lematang Kelurahan Joko Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, yang menghabiskan anggaran Rp1 triliun lebih diminta pertanggungjawaban BBWSS Kementrian PUPR. Demikian diungkapkan Ketua Pemantau Korupsi dan Dampak Lingkungan Hidup TB Muhammad Sukli, Senin (15/12).
Menurut dia, untuk anggaran cukup besar dengan nilai pagu/Nilai HPS untuk paket I Rp 358.815.000.000, sedangkan dan untuk paket II Rp 241.285.000.000, jika dijumlahkan, total nilai pagu/Nilai HPS untuk kedua paket tersebut adalah Rp 600 Miliar.
“Kemudian pembangunan jaringan irigasi D.I Lematang sudah dimulai dari tahun 2015 sampai 2018 telah menghabiskan dana sekitar Rp 203.497.353.000 untuk pembangunan jaringan primer dan sekunder belum termasuk anggaran pembebasan lahan sehingga total capai Rp 1 Triliun lenih,” ujar dia.
Ia mengatakan, semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab diminta bila perlu untuk membongkar dan bangun ulang pekerjaan karena material terpasang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Pelaksanaan yg diduga kuat dengan sengaja melakukan pelanggaran syarat, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yg berlaku lainnya, terutama standar banguna untuk skala nasional atau PSN, apalagi mendukung program pemerintah pusat,” kata dia.
Lanjut dia, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang wajib diberikan sanksi kepada para pihak pelaksana proyek strategis ini.
Sementara itu Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah ST mengatakan, lihat dulu perkembangan proyek tersebut kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk irigasi bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lain.
“Bisa kita gunakan untuk penyedia air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, tapi perlu dipelajari dulu aturan dan ketentuannya,” kata dia.
Ia mengatakan, memang saat ini progres Pemerintah Kota Pagaralam ingin percepatan pembangunan khususnya sektor pariwisata dan pengembangan daerah.
“Kita akan dorong percepatan pembangunan daerah agar dapat memaksimalkan kemajuan dalam berbagai sektor termasuk peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan,” ujar dia.(R.02/09/Nadi/WIS/Pemred)
