Jakarta, Berita Faktanews
Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyuarakan sejumlah persoalan energi yang selama ini membebani masyarakat OKI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Sejumlah isu yang diangkat meliputi akses BBM bersubsidi untuk nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga antrean solar yang semakin panjang di SPBU.
Muchendi menegaskan, akses BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak bagi ribuan nelayan di wilayah pesisir OKI. Distribusi yang terbatas dan pasokan yang belum merata membuat nelayan kerap membeli BBM di atas harga seharusnya.
> “Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi.
Usulan Pembangunan Tiga SPBN Baru
Untuk menekan beban biaya nelayan, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Fasilitas tersebut diperkirakan dapat membantu sekitar 6.500 nelayan yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
> “Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan dengan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” jelasnya.
Dorong Percepatan Jargas Rumah Tangga
Selain sektor kelautan, Muchendi menekankan pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga, khususnya di Kota Kayuagung. Ia menyebut jargas akan membantu menekan biaya energi, meningkatkan efisiensi rumah tangga, dan memperkuat sektor UMKM.
> “Pendataan sudah kami lakukan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” tuturnya.
Antrean Solar yang Mengular
Muchendi juga menyinggung persoalan antrean panjang BBM bersubsidi—solar dan pertalite—yang terjadi di 13 SPBU OKI. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan sektor produktif.
> “Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muchendi meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi serta perbaikan tata distribusi terutama di daerah produktif seperti OKI.
Dukungan DPR dan BPH Migas
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Bupati OKI. Ia menilai kebutuhan SPBN baru dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.
> “Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” ujar Bambang.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, juga menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.
> “Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah; dengan jargas, masyarakat dan UMKM bisa menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPR untuk merealisasikannya,” kata Wahyudi.(R01-R12-BFN)
