Oleh : Aventus Purnama Dep (Mahasiswa Master IPB University
MANGGARAI, beritafaktanews.id — Sebanyak 44 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Manggarai akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2026. Tahapan pencalonan telah dimulai. Sepintas, agenda ini tampak sebagai rutinitas demokrasi di tingkat desa. Namun, sesungguhnya yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepala desa. Pilkades menjadi ujian bagi kualitas demokrasi lokal: apakah masyarakat memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan gagasan, atau tetap bertumpu pada politik kedekatan dan patronase yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial.
Demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemungutan suara. Esensinya terletak pada kualitas pertimbangan yang melahirkan keputusan politik. Suara rakyat memang menentukan pemenang, tetapi pertimbangan rakyat menentukan kualitas kepemimpinan. Karena itu, Pilkades bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan momentum untuk memastikan amanah publik diberikan kepada mereka yang paling layak memimpin.
Dalam konteks Manggarai, tantangan tersebut menjadi semakin penting. Desa hari ini bukan lagi sekadar unit pemerintahan terendah, tetapi pusat pembangunan yang mengelola Dana Desa bernilai miliaran rupiah, menyelenggarakan pelayanan publik, dan menentukan arah pembangunan masyarakat. Karena itu, kualitas kepala desa akan sangat menentukan masa depan desa selama beberapa tahun ke depan.
*Di Antara Persaudaraan dan Patronase*
Masyarakat Manggarai memiliki modal sosial yang kuat melalui ikatan kekeluargaan, komunitas adat, gotong royong, dan tradisi lonto leok. Tradisi musyawarah ini mengedepankan kepentingan bersama dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup jauh sebelum demokrasi elektoral dikenal.
Namun, dalam kontestasi politik, modal sosial itu tidak selalu memperkuat demokrasi. Kedekatan sosial kerap berubah menjadi kedekatan politik, sehingga pertimbangan “orang saya” dan “bukan orang saya” lebih menentukan pilihan daripada kapasitas, integritas, dan gagasan calon. Di sinilah patronase politik menemukan ruangnya.
Patronase tidak selalu hadir dalam bentuk politik uang. Ia bekerja melalui relasi keluarga, balas budi, maupun kedekatan emosional yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Pengaruhnya sering kali lebih kuat daripada kampanye ataupun penyampaian program kerja karena bertumpu pada hubungan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Akibatnya, ruang demokrasi bergeser dari arena pertukaran gagasan menjadi arena mempertahankan pengaruh. Rekam jejak, kapasitas, integritas, dan kemampuan manajerial calon kerap tenggelam di balik fanatisme terhadap figur. Demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansinya sebagai mekanisme untuk menghadirkan pemimpin terbaik.
Praktik patronase bertentangan dengan nilai lonto leok yang mengutamakan musyawarah demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai itulah yang semestinya menjadi pijakan moral masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada Pilkades.
*Meritokrasi dalam Pilkades*
Demokrasi yang sehat pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip meritokrasi. Demokrasi memberikan hak yang sama kepada setiap warga untuk memilih, sedangkan meritokrasi memastikan pilihan itu jatuh kepada mereka yang paling mampu mengemban amanah publik. Tanpa meritokrasi, demokrasi berisiko berhenti pada pergantian kekuasaan tanpa menghasilkan pemerintahan yang berkualitas.
Dalam konteks desa, legitimasi kepala desa tidak hanya ditentukan oleh kemenangan suara, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola pemerintahan secara transparan, menjawab harapan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang adil. Kemenangan dalam Pilkades hanyalah awal; kepercayaan publik ditentukan oleh kualitas kepemimpinan selama masa jabatan.
Tanggung jawab kepala desa saat ini jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Desa mengelola Dana Desa, menyusun perencanaan pembangunan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperkuat pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kompleksitas tugas tersebut menuntut pemimpin yang memiliki kapasitas manajerial, integritas moral, kemampuan membangun kolaborasi, dan visi pembangunan yang jelas.
Karena itu, kepala desa bukan sekadar pejabat politik, melainkan pelayan publik dan motor pembangunan desa. Keputusan yang diambilnya akan menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pilihan yang keliru dalam Pilkades dapat menghambat kemajuan desa selama bertahun-tahun.
Meritokrasi pada akhirnya bukan sekadar konsep administrasi publik. Dalam demokrasi desa, meritokrasi merupakan etika politik yang menempatkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin sebagai dasar utama dalam menentukan pemimpin. Jabatan publik memperoleh legitimasi bukan karena kedekatan personal ataupun loyalitas kelompok, melainkan karena kemampuan seseorang mengemban amanah bagi seluruh masyarakat.
*Merawat Demokrasi dari Desa*
Karena itu, ruang publik Pilkades semestinya dipenuhi oleh pertarungan gagasan. Yang layak diperdebatkan bukan siapa yang memiliki pendukung paling banyak, melainkan siapa yang menawarkan solusi paling masuk akal bagi persoalan desa. Demokrasi akan lebih bermakna ketika warga menilai calon berdasarkan kualitas gagasan, bukan semata-mata kedekatan sosial.
Persoalan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan ialah bagaimana calon meningkatkan kesejahteraan petani, mengembangkan potensi ekonomi lokal, mengelola Dana Desa secara transparan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta membuka peluang bagi generasi muda. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi ukuran utama dalam menentukan pilihan, bukan hubungan kekeluargaan ataupun kedekatan personal.
Pilkades merupakan sekolah demokrasi pertama bagi masyarakat. Di tingkat desa, warga belajar menggunakan hak politik secara bertanggung jawab dan menghargai perbedaan pilihan. Budaya politik yang tumbuh di desa akan menentukan kualitas demokrasi yang lebih luas. Jika masyarakat terbiasa memilih berdasarkan patronase, pola itu akan terus berulang. Sebaliknya, memilih berdasarkan kapasitas dan integritas akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.
Meneguhkan meritokrasi bukan berarti mengabaikan nilai persaudaraan yang menjadi kekuatan masyarakat Manggarai. Persaudaraan tetap menjadi perekat sosial, tetapi tidak boleh mengalahkan kepentingan publik. Dalam semangat lonto leok, keputusan terbaik bukanlah yang menguntungkan “orang saya”, melainkan yang paling membawa kemaslahatan bagi seluruh warga. Nilai inilah yang sejalan dengan semangat meritokrasi dalam demokrasi desa.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan di ibu kota, tetapi juga di desa-desa. Ketika masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan gagasan, saat itulah meritokrasi menemukan maknanya, dan demokrasi Indonesia memperoleh fondasi yang paling kokoh dari desa.
