KOTA METRO, beritafaktanews.id//– Perkembangan perkara yang menjerat Ari Ubenz kembali menjadi perhatian publik. Kasus yang sempat viral dan menyita perhatian masyarakat tersebut kini memasuki fase penting setelah muncul informasi mengenai kemungkinan ditempuhnya mekanisme Restorative Justice (RJ).
Informasi tersebut memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mempertanyakan sejauh mana penerapan RJ dapat dilakukan dalam perkara yang telah menimbulkan kerugian besar bagi korban dan menjadi konsumsi publik dalam waktu yang cukup panjang.
Diketahui, perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Polres Metro ke Kejaksaan Negeri Kota Metro untuk proses penuntutan.
Kasus ini bermula dari kesepakatan over kredit satu unit Toyota Kijang Innova tahun 2017 milik seorang warga Metro. Dalam prosesnya, korban menyerahkan kendaraan kepada pihak yang menjanjikan pengurusan administrasi over kredit. Namun, proses tersebut tidak pernah terealisasi dan kendaraan disebut tidak kembali kepada pemiliknya.
Akibat peristiwa tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp298 juta, sesuai harga unit kendaraan yang hilang. Kasus itu kemudian bergulir ke ranah hukum hingga memasuki tahap penuntutan.
Munculnya informasi mengenai agenda RJ dalam perkara tersebut kini menjadi sorotan. Sebab, selain menyangkut kepentingan korban, perkara ini juga telah menjadi perhatian masyarakat yang menantikan kepastian hukum.
Sementara itu, Yudhistira, Koordinator Matta Institute ( Organisasi Masyarakat Transparansi dan Keadilan ) Saat dimintai pendapatnya menilai bahwa setiap langkah hukum yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh.
“Kami menghormati kewenangan aparat penegak hukum. Namun perkara yang telah menjadi perhatian publik tentu membutuhkan pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan polemik baru maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Yudhistira, penegakan hukum tidak hanya berbicara soal kepastian hukum, tetapi juga menyangkut rasa keadilan yang dirasakan korban dan masyarakat.
“Ini bukan semata soal prosedur hukum, tetapi juga tentang bagaimana keadilan dapat dirasakan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Metro terkait informasi mengenai agenda Restorative Justice tersebut.
Perkara Ari Ubenz kini bukan hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Kota Metro, sekaligus menguji sejauh mana keadilan mampu menjawab harapan masyarakat.
