OKI, beritafaktanews.id// — Sikap tertutup ditunjukkan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pasca viralnya dugaan kegiatan perayaan ulang tahun pegawai yang disebut-sebut dikemas dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) di salah satu hotel berbintang di Palembang.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp tidak mendapat tanggapan. Bahkan saat didatangi langsung ke kantor Inspektorat OKI pada Senin (4/5/2026), Inspektur maupun jajaran Inspektur Pembantu (Irban) tidak berhasil ditemui.
Seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa sejumlah pejabat tidak berada di kantor.
“Inspektur tidak ada, sejak pagi ke Pemda. Irban I sampai IV juga tidak ada. Sekretaris informasinya ikut Bupati ke Kelempuing,” ujarnya.
Kondisi tersebut memunculkan kesan kuat adanya upaya menghindari klarifikasi publik atas isu yang berkembang.
Sorotan terhadap Inspektorat OKI mencuat setelah beredar informasi mengenai kegiatan yang diduga sebagai perayaan ulang tahun di hotel mewah, namun dikemas dalam agenda resmi. Dugaan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.
Perkumpulan Bende Seguguk (PBS) melalui perwakilannya, Ahmad Akbar, mempertanyakan integritas lembaga pengawas internal tersebut.
“Di tengah dorongan efisiensi anggaran, justru muncul kegiatan yang terkesan elitis. Ini menjadi pertanyaan serius terkait komitmen pengawasan,” tegasnya.
Menurutnya, Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, bukan malah menimbulkan polemik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.
PBS juga menyoroti minimnya transparansi terkait capaian kinerja Inspektorat OKI. Hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai efektivitas pengawasan, termasuk tindak lanjut atas temuan serta langkah pencegahan penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai Inspektorat hanya menjadi formalitas struktural. Harus ada keberanian membuka data dan memastikan pengawasan berjalan objektif tanpa tebang pilih,” lanjutnya.
PBS mendesak agar Inspektorat OKI segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik serta memaparkan kinerja pengawasan yang telah dilakukan.
Minimnya respons dari pihak Inspektorat dinilai semakin memperkuat persepsi adanya jarak antara fungsi pengawasan dengan praktik di lapangan.
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan keterbukaan terhadap kritik merupakan elemen fundamental dalam membangun akuntabilitas publik. Masyarakat pun berharap Inspektorat OKI tidak sekadar menjadi simbol pengawasan, tetapi benar-benar menjalankan peran strategisnya secara profesional dan berintegritas.
(R01-R12-Red-BFN)
