MUSI RAWAS, Beritafaktanews.id//— Peringatan Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas ke-82, Senin (20/4/2026), diwarnai aksi unjuk rasa jilid III oleh ratusan massa yang menyoroti dugaan stagnasi penanganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Aksi yang dipusatkan di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas itu berlangsung mencolok. Massa membawa replika keranda dan pocong bertuliskan “MATINYA KEADILAN” sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penanganan dugaan penyimpangan anggaran daerah.
Aksi tersebut berangkat dari temuan BPK terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 8,6 miliar pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas.
Koordinator aksi, Neka Pratama, menyatakan bahwa hingga kini belum ada kejelasan yang transparan kepada publik terkait tindak lanjut temuan tersebut.
“Jika mekanisme pengawasan berjalan, temuan tidak boleh berhenti di atas kertas. Publik berhak mengetahui sejauh mana prosesnya,” tegasnya dalam orasi.
Usai berorasi di kantor Pemkab, massa melanjutkan aksi ke Polres Musi Rawas. Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan laporan pengaduan resmi kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui Kanit Reskrim, Kurniawan.
Langkah tersebut menandai eskalasi aksi dari sekadar demonstrasi menjadi upaya formal melalui jalur hukum.
Aksi kemudian berlanjut ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Massa kembali melakukan aksi simbolik serta menyerahkan “kado pocong keadilan” yang diterima oleh perwakilan intelijen, Dedi selaku Kasubsi I Intel.
Dalam tuntutannya, massa mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkait status tindak lanjut temuan tersebut.
Massa juga menyoroti pentingnya transparansi, percepatan proses hukum, serta pertanggungjawaban pejabat terkait apabila dugaan penyimpangan terbukti.
Aksi yang bertepatan dengan momentum hari jadi daerah ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola anggaran dan integritas birokrasi di Musi Rawas.
Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, apakah laporan tersebut akan diproses secara serius atau kembali berujung tanpa kejelasan.
(R01-R12-Red-BFN)
