HALMAHERA TIMUR – Sikap Kepala Desa Nyaolako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Joimsen, menuai sorotan setelah tidak menghadiri rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Timur, Sabtu (14/3/2026).
Alih-alih menjelaskan secara terbuka terkait ketidakhadirannya dalam agenda penting tersebut, Joimsen justru menyebut pihak pemerintah daerah, dalam hal ini DPMD Haltim, tidak lagi memberikan pemberitahuan saat tim evaluasi datang untuk melakukan pemeriksaan dokumen APBDes.
Menurut Joimsen, undangan yang diterimanya memang telah memuat jadwal kegiatan evaluasi. Namun ia mengaku tidak memperoleh informasi lanjutan ketika tim dari DPMD datang melaksanakan kegiatan tersebut.
“Undangan yang kami terima memang sudah ada jadwalnya. Tapi ketika mereka datang untuk evaluasi APBDes, tidak ada lagi pemberitahuan ke kami. Karena itu saya tidak hadir,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu tanda tanya publik. Pasalnya, sejumlah desa lain di wilayah Kecamatan Wasile Tengah hingga Kecamatan Wasile Utara yang memiliki jarak tempuh cukup jauh tetap hadir mengikuti agenda evaluasi tersebut. Bahkan, beberapa pemerintah desa terlihat sibuk menyiapkan berbagai dokumen yang diminta oleh DPMD Halmahera Timur demi kelancaran proses evaluasi.
Sikap Kepala Desa Nyaolako yang memilih tidak menghadiri agenda evaluasi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah desa dalam menindaklanjuti agenda resmi pemerintah daerah.
Padahal, evaluasi APBDes merupakan tahapan penting dalam proses pengawasan penggunaan anggaran desa agar berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketidakhadiran kepala desa dalam forum tersebut bukan hanya menimbulkan pertanyaan publik, tetapi juga dinilai menunjukkan sikap yang terkesan mengabaikan tanggung jawab sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat desa.
Evaluasi APBDes sendiri menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan akuntabel dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat desa.
