Sumatera Selatan, Berita Faktanews//– Pernyataan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang menyebut kondisi hutan Sumsel masih “baik” dan menawarkan solusi kanalisasi air menuju laut, mendapat kritik keras dari Persaudaraan 98 Sumatera Selatan. Kritik tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditandatangani Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, Dhio D Shineba.
Dalam surat itu, Dhio menyebut optimisme Gubernur justru membuat masyarakat semakin cemas karena dinilai tidak sejalan dengan fakta kerusakan ekologis yang tengah terjadi di Sumatera Selatan.
“Hutan Sumsel Tidak Sedang Baik-Baik Saja, Pak Gubernur”
Persaudaraan 98 menegaskan bahwa kondisi hutan Sumsel jauh dari kata baik. Beberapa poin yang disoroti antara lain:
Sekitar 1,3 juta hektar kawasan hutan telah beralih menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) monokultur.
Kawasan hulu mengalami kerusakan akibat maraknya izin pertambangan menggunakan IPPKH.
Tanah dinilai sudah jenuh dan tidak mampu menyerap air secara optimal, menyebabkan aliran permukaan membawa lumpur ke pemukiman warga ketika hujan.
Dhio menyatakan bahwa mengklaim hutan Sumsel dalam kondisi baik adalah bentuk pengingkaran terhadap kerusakan ekologis yang masif.
Solusi Kanalisasi Dinilai Tidak Menyentuh Akar Masalah
Persaudaraan 98 juga mengkritisi solusi pembangunan kanal yang disampaikan Gubernur. Menurut mereka, kanalisasi hanya solusi hilir, bukan penyelamat dari kerusakan kawasan hulu.
“Jika hulu gundul, kanal semahal apa pun akan cepat dangkal oleh sedimen. Itu seperti mengepel lantai tanpa memperbaiki genteng bocor,” tulis mereka dalam surat tersebut.
Mendesak Pemerintah Ambil Langkah Darurat
Dhio D Shineba menilai langkah administratif seperti penetapan status siaga dan apel bencana tidak cukup. Mereka mendesak Pemprov Sumsel mengambil tindakan cepat dan konkret, meliputi:
Percepatan distribusi logistik ke desa-desa rawan banjir agar bantuan tidak terhambat saat akses jalan terputus.
Pembuatan sistem peringatan dini berbasis desa, dengan komunikasi langsung antara desa hulu dan hilir.
Evaluasi dan penghentian pemberian izin baru untuk tambang dan perkebunan di kawasan resapan, serta audit reklamasi perusahaan.
“Alam Tidak Bisa Disogok dengan Optimisme”
Surat tersebut menegaskan bahwa alam tidak dapat dikendalikan oleh pernyataan pejabat, melainkan oleh tindakan konkret memperbaiki kerusakan lingkungan. Persaudaraan 98 meminta Pemprov mengambil langkah antisipatif—baik jangka pendek, menengah, maupun panjang—untuk mencegah bencana besar seperti yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Kami menyampaikan ini sebagai alarm bahaya dari rakyat Sumsel sendiri,” tutup Dhio D Shineba dalam surat tersebut.
(R01-R12-BFN)
