Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasannya dalam membenahi sektor pelayanan publik. Kali ini, sorotan tajam diarahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang selama ini kerap menjadi sorotan karena berbagai persoalan — mulai dari isu pelayanan hingga problem citra di mata masyarakat.
Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Presiden Prabowo memberi tenggat waktu satu tahun penuh bagi Bea Cukai untuk melakukan reformasi besar-besaran. Ultimatum ini bukan sekadar teguran biasa, melainkan peringatan keras yang bisa menentukan masa depan ribuan pegawai instansi tersebut.
⏳ Ultimatum Presiden: Perbaiki atau Dibekukan
Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan perintah langsung terkait pembenahan DJBC. Menurutnya, Kepala Negara sudah tidak bisa lagi mentolerir buruknya citra Bea Cukai yang terus menjadi sorotan publik.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tegas Purbaya.
Pernyataan ini bukan sekadar ancaman retorik. Pemerintah bahkan siap mengambil langkah ekstrem yang pernah dilakukan di masa Orde Baru: membekukan Bea Cukai dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional Société Générale de Surveillance (SGS).
Kembalinya sistem SGS berarti pemerintah menyerahkan proses inspeksi barang impor dan ekspor kepada lembaga asing, sebuah sinyal bahwa kepercayaan terhadap DJBC berada pada titik kritis.
📉 Citra DJBC yang Terus Merosot
Purbaya secara terbuka menyebut bahwa kondisi citra Bea Cukai saat ini “kurang baik” di mata masyarakat maupun di hadapan Presiden. Keluhan publik mengenai prosedur tidak transparan, pelayanan lama, hingga dugaan sejumlah penyimpangan menjadi alasan mengapa Prabowo akhirnya mengeluarkan ultimatum bersejarah ini.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menuturkan bahwa dirinya telah memanggil seluruh pejabat tinggi Bea Cukai untuk diberikan pengarahan dan peringatan tegas.
🤖 Reformasi Sistem: Integrasi AI untuk Awasi Praktik Nakal
Upaya membenahi DJBC tidak hanya dilakukan melalui ancaman pembekuan. Pemerintah menyiapkan sistem berbasis teknologi untuk memperbaiki proses kerja.
Kementerian Keuangan akan meluncurkan platform kecerdasan buatan (AI) yang mampu melakukan pengawasan otomatis, mendeteksi potensi kecurangan seperti under-invoicing, sekaligus mempercepat proses inspeksi barang.
Transformasi digital ini diharapkan dapat menghapus stigma lama: pungli, diskriminasi, dan proses manual yang membuka celah penyimpangan.
⚠️ Taruhan Besar: Nasib 16.000 Pegawai
Lebih dari 16 ribu pegawai DJBC kini berada dalam posisi genting. Jika perbaikan tidak berjalan signifikan dalam satu tahun ke depan, seluruh pegawai dapat dirumahkan dan instansi ini resmi dibekukan.
Tekanan politik dan publik terhadap DJBC semakin kuat, dan tahun ke depan akan menjadi momen paling menentukan.
🔍 Akankah Bea Cukai Berubah? Atau Justru Dibubarkan?
Dengan ultimatum Presiden Prabowo, mata publik kini tertuju pada sejauh mana DJBC mampu melakukan transformasi. Pertanyaan besar pun muncul:
Apakah Bea Cukai mampu bangkit dan memperbaiki citra dalam satu tahun, atau justru akan mengikuti jejak lembaga yang dibekukan karena gagal berbenah?
#PrabowoSubianto #BeaCukai #PurbayaYudhiSadewa
