Jakarta, Beritafaktanews.id –
Perusahaan tambang pelat merah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) tengah menantikan keputusan pemerintah terkait aturan baru mengenai kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Salah satu poin utama yang dibahas dalam revisi peraturan tersebut adalah penyesuaian harga patokan DMO batu bara untuk pasokan ke pembangkit listrik PLN.
Saat ini, harga DMO yang ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan listrik nasional masih berada di US$70 per metrik ton atau sekitar Rp1,163 juta per ton. Angka tersebut tidak pernah berubah sejak pertama kali ditetapkan pada 2018. Padahal, berdasarkan data Trading Economics per 23 Oktober 2025, harga batu bara global (Newcastle Coal) telah mencapai US$104,20 per metrik ton.
Perbedaan harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan subsidi energi pemerintah yang bertujuan menjaga biaya produksi listrik PLN tetap rendah, sehingga tarif dasar listrik masyarakat tidak naik signifikan.
PTBA Dorong Penyesuaian Harga DMO
Meski demikian, sejumlah produsen batu bara, termasuk PTBA, berharap ada penyesuaian harga DMO yang lebih mencerminkan kondisi pasar.
“Harapannya kalau bisa dinaikkan harga DMO, akan lebih baik. Sebab sejak tahun 2018 belum pernah ada kenaikan,” ujar Corporate Communication & Government Relations Department Head PTBA, Dinna Permana Setyani, dalam acara media gathering di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).
Meski berharap ada perubahan, Dinna menegaskan bahwa PTBA sebagai perusahaan milik negara akan tetap mematuhi keputusan pemerintah.
“Sebagai BUMN, kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan energi nasional,” ujarnya.
ESDM: Mekanisme DMO Sedang Dikaji
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji mekanisme DMO batu bara untuk PLN.
“Mekanisme seperti apa yang pas sedang dilakukan pembahasan,” kata Tri di Jakarta pada awal Februari lalu, dikutip dari laporan Antara.
Menurutnya, perubahan harga DMO akan berpengaruh terhadap besaran subsidi dan struktur biaya kelistrikan nasional. Oleh karena itu, opsi yang paling realistis adalah penyesuaian mekanisme DMO, bukan sekadar menaikkan harga.
“Wajar saja kalau pengusaha ingin harga yang lebih tinggi, karena mereka menjual. Sementara pemerintah harus menjaga harga beli tetap rendah. Itu hal yang lumrah,” pungkas Tri.(R01-R12-BFN)
